Cara hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan PTKP terbaru dapat dilakukan secara otomatis dan akurat dengan OnlinePajak. Segera tinggalkan cara lama yang menyita waktu dan beralih ke aplikasi OnlinePajak sekarang juga! Sekilas Pengantar Cara Menghitung PPh 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut 1. Penerima penghasilan kena pajak, antara lain Pegawai tetap Penerima pensiun berkala Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3c yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. 2. Seseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 3. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. 4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam tiga poin di atas. Selain dasar pengenaan dan pemotongan, perhitungan PPh 21 juga didasarkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP. Artinya, pengenaan PPh tidak secara mentah diterapkan sesuai tarif, melainkan dikurangi PTKP terlebih dahulu. Anda dapat menemukan tarif PTKP yang berlaku di bawah ini. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP Terbaru Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP. Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Udang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar. Selain adanya penyesuaian pada tarif PTKP, terdapat perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak PKP. Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku. Tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga Rp60 juta Tarif 15% dikenakan pada PKP dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta. Tarif 25% dikenakan pada PKP dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta. Tarif 30% dikenakan pada PKP dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Tarif 35% dikenakan pada PKP di atas Rp5 miliar. Dengan berlakunya UU HPP, tarif PTKP yang ditetapkan oleh DJP telah mengalami perubahan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai PTKP terbaru, klik di sini. Sebelum kita lanjut membahas cara menghitung PPh 21 secara manual, Anda yang tidak mau ambil pusing saat menghitung pajak dapat menggunakan fitur hitung otomatis milik OnlinePajak. Pelajari cara menggunakannya melalui tautan di bawah ini Baca Juga Simak Mudahnya Cara Menghitung PPh 21 Otomatis di OnlinePajak Penghasilan yang Dikenakan Pajak Dengan penyesuaian tarif progresif terbaru, maka ada beberapa perubahan terhadap besaran penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. Perubahan tarif progresif tidak menambah pajak penghasilan bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan Rp5 miliar per tahun. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan sampai dengan juta tidak perlu membayar PPh sama sekali. Maka, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah juta, baik itu merupakan gaji UMR atau di bawah UMR, tidak perlu membayar PPh sama sekali. Mari mencoba menghitung pajak penghasilan orang pribadi dengan penghasilan juta tiap bulannya dengan tanggungan TK/0. Penghasilan per bulan= juta Penghasilan per tahun= juta x 12 bulan= Rp54 juta Penghasilan per tahun – PTKP= Rp54 juta – Rp54 juta= 0 Berdasarkan penghitungan ini, orang pribadi dengan gaji sampai dengan juta tidak memiliki PPh terutang sehingga tidak perlu membayar pajak. Persentase Potongan PPh 21 Jadi, berapa besaran persentase potongan PPh 21 dari gaji karyawan tiap bulannya? Untuk menemukan besaran persentase potongan PPh 21 karyawan, terlebih dahulu menghitung penghasilan kena pajak yang didapatkan selama setahun, kemudian menguranginya dengan PTKP dan mengkalikannya dengan tarif progresif. Jika sudah ditemukan besaran PPh terutang selama setahun, baru dibagi 12 bulan atau sesuai jumlah bulan aktif karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Contoh penghitungan akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Ragam Metode Perhitungan Gaji Karyawan Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu 1. Metode Gross Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang TK/0 menerima gaji bulanan senilai Rp maka perhitungannya sebagai berikut Gaji pokok Rp atau Rp Tarif PPh 15% PPh 21 yang ditanggung sendiri Rp atau Rp Gaji bersih take home pay Rp 2. Metode Gross-Up Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang TK/0 menerima gaji bulanan senilai Rp maka perhitungannya Gaji pokok Rp atau Rp Tarif PPh 15% Tunjangan pajak dari perusahaan Rp atau Rp Total gaji bruto Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan Rp Gaji bersih take home pay Rp 3. Metode Net Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang TK/0 menerima gaji bulanan sejumlah Rp maka perhitungannya Gaji pokok Rp atau Rp Total gaji bruto Rp Tarif PPh 21 15% Pajak yang ditanggung perusahaan Rp atau Rp Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan Rp Gaji bersih take home pay Rp Baca Juga Ini Besaran Tarif PPh 21 yang Harus Anda Ketahui Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Sebelum menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap, ada baiknya untuk memahami pengertiannya. Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat contoh cara penghitungan PPh Pasal 21 secara manual Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp per bulan. PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja JKK dan Jaminan Kematian JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur overtime senilai Rp Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut Gaji Pokok i Tunjangan Lainnya jika ada ii JKK 0,24% JK 0,3% Penghasilan Bruto Pengurangan 1. iii Biaya jabatan 5% x 2. Iuran Jaminan Hari Tua JHT, 2% dari gaji pokok 3. iv Jaminan Pensiun JP, 1% dari gaji pokok Penghasilan neto bersih sebulan v Penghasilan neto setahun 12 x vi PTKP Penghasilan Kena Pajak Setahun vii Pembulatan ke bawah PPh Terutang 5% x PPh Pasal 21 Bulan Juli Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%, sehingga PPh Pasal 21 Bulan Juli menjadi Rp x 120% = Rp Penjelasan i Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. ii Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja JKK berkisar antara – sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu iii Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp sebulan, atau Rp setahun iv Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. v Penghasilan Neto Jika pegawai merupakan pegawai lama lebih dari satu tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei sekadar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun Mei-Desember = 8 bulan. Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. vi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki tiga tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri TK/0. vii Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang ratusan rupiah adalah 0. Contoh menjadi Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak gross up dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Contoh Perhitungan PPh 21 secara manual untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak adalah sebagai berikut Fahri bekerja pada PT Kartika Kawashima. Status-nya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai Rp sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri sejumlah Rp Sementara, iuran pensiun yang dibayar Fahri adalah Rp sebulan. Jadi, Contoh Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Agustus 2016 bagi Fahri yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Kartika Kawashima selain gaji adalah Gaji Pokok i Tunjangan Pajak Penghasilan bruto kotor sebulan Pengurangan 1. iii Biaya Jabatan 5% x = 2. Iuran/Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok 3. iv JP Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok, jika ada v Penghasilan neto bersih sebulan Penghasilan neto setahun 12 x Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP vii Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Terutang 5% x PPh Pasal 21 Bulan September = / 12 Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 perlu dikalikan 120%, sehingga PPh 21 terutangnya menjadi Rp x 120% = Rp Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan Sebelum memulai perhitungan, mari kita pahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan. Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT. Cahaya Kurnia dengan penghasilan Rp Besarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% x 50% x Rp = Rp Bila Aditya tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah 120% x 5% x 50% x Rp = Rp Penjelasan Karena Ardi bukan pegawai tetap di PT. Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c. Sedangkan tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp adalah 5%. Lebih Mudah dengan Fitur PPh 21 OnlinePajak Meski kelihatannya mudah, menghitung PPh 21 sebenarnya cukup merepotkan. Terlebih bagi pengusaha yang mengurus kewajiban perpajakannya sendiri atau tidak memiliki karyawan yang punya keahlian khusus mengurus perpajakan. Kebanyakan wajib pajak menghitung PPh 21 menggunakan Microsoft Excel. Untuk dapat menghitung PPh 21 menggunakan Excel, wajib pajak harus memasukkan serangkaian perintah atau fungsi yang memungkinkan Excel menghitung PPh 21. Fungsi-fungsi yang dimaksud antara lain Rumus total penghasilan bruto Rumus total pengurang penghasilan bruto Rumus penghasilan neto sebulan dan setahun Rumus PTKP Rumus PPh 21 terutang dalam setahun Rumus PPh 21 terutang dalam sebulan Tidak hanya itu, penyusun PPh 21 juga harus mengatur kolom-kolom agar sesuai dengan keterangan yang akan diinput serta membuat kolom untuk seluruh karyawan. Jika Anda tidak akrab dengan Microsoft Excel, pekerjaan ini tentu sangat menyita waktu dan tenaga Anda. Nah, untuk mempermudah kerja Anda, aplikasi OnlinePajak menyediakan untuk menghitung PPh 21 secara otomatis dan akurat. Lantas, apa saja keuntungan yang bakal Anda dapatkan dari aplikasi PPh 21 OnlinePajak? Di bawah ini adalah poin-poin mengenai sebagian keuntungan tersebut Mudah digunakan karena pengguna cukup memasukan data untuk mendapatkan perhitungan akurat Gratis untuk selamanya Perhitungan selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru Data tersimpan secara online untuk jangka waktu lama Data terlindungi dengan baik karena OnlinePajak mengantongi ISO untuk keamanan data Setelah menghitung PPh 21, pengguna bisa langsung membayar pajak dan melaporkannya melalui aplikasi yang sama. Nah, demikianlah sejumlah keuntungan yang akan Anda dapatkan. Segera hitung PPh 21 Anda di OnlinePajak! Klik di sini untuk mendaftar.

PPh21. PPh 25. Dasar Hukum - UU PPh Pasal 21 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. UU PPh Pasal 25. Subjek Pajak. Pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, maupun orang pribadi yang memperoleh penghasilan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa dari pemotong pajak. Wajib Pajak Pribadi atau Badan dengan kegiatan usaha. Objek Pajak

Shutterbug75 / PixabayDalam PER-16/PJ/2016 penghitungan PPh Pasal 21 bagi Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 dua. Pertama, Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang merangkap sebagai pegawai tetap, Kedua, Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 untuk anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 satu tahun perhitungan PPh Pasal 21 Dewan Komisaris atau Dewan PengawasRico Geniano merupakan Komisaris pada PT Ortax Indonesia yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Pada Tahun 2022, Rico Geniano menerima honorarium dari PT Ortax Indonesia sebanyak 3 kali pada bulan April, Agustus, dan Desember masing-masing sebesar dan Pasal 21 yang terutang adalah Atas honorarium bulan April 2022 5% x = Rp honorarium bulan Agustus 2022 5% x = Rp 15% x = Rp honorarium bulan Desember 2022 25% x = Rp

Makacara menghitung PPh 21 pegawai tetap adalah: Tambahan penjelasan bahwa jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 harus dikalikan dengan 120%. Sehingga perhitungannya Rp100.000 x 120% = Rp120.000. Bagaimana rumus cara menghitung perhitungan PPh 21 dengan metode gross up PPh 21, gross, serta nett, juga cara beserta contoh soalnya adalah? Menghitung pajak karyawan tentu bagi yang belum memahaminya adalah salah satu hal yang cukup Namun di artikel kali ini, Talenta akan memberikan tips mengenai cara menghitung PPh 21 dengan berbagai metode, termasuk dengan bantuan fitur aplikasi perhitungan PPh 21. Pasalnya, setiap karyawan memiliki kesepakatan gaji yang berbeda-beda tergantung bagaimana mereka melakukan negosiasi saat proses hiring. Jadi, simak cara-caranya selengkapnya di bawah ini! Cara Menghitung Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up, Gross, dan Nett Mari kita mulai dengan pengertian PPh 21. PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan wajib pajak. Ini wajib Anda pahami karena nantinya cara menghitung perhitungan PPh 21 baik dengan metode gross up, gross, atau nett akan lebih mudah setelah Anda memahami pengertian, kategori, dan ketentuan pajak penghasilan yang termasuk peserta wajib pajak di sini. Ada 6 kategori yang masuk dalam peserta wajib pajak PPh 21 yaitu Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21 Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, misalnya pekerja freelance, artis, influencer, dan lain sebagainya Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama Mantan pegawai Wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu Peserta pendidikan dan pelatihan Peserta kegiatan lainnya. Baca juga Apa Itu PPh dan Apa saja Komponen Pentingnya? Begini Penjelasannya Hitung Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan Terlebih Dahulu Dari gambar di atas, Anda perlu memperhatikan beberapa poin. Karena poin tersebut akan sangat mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan 21. Misalnya, premi jaminan kecelakaan kerja yang dibagi menjadi lima 5 kelompok yaitu Kelompok I premi x upah sebulan Kelompok II premi x upah sebulan Kelompok III premi x upah sebulan Kelompok IV premi x upah sebulan Kelompok V premi x upah sebulan. Selain premi jaminan kesehatan, perusahaan juga wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar dari gaji atau upah karyawan tersebut. Kemudian selain jaminan kematian JKK, perusahaan juga wajib mengatur iuran jaminan kesehatan. Semenjak pertengahan 2015, iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per-bulan yaitu 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Batas paling tinggi gaji per-bulan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status perkawinan dengan 1 anak. Sedangkan untuk keluarga lainnya yang terdiri dari anak ke-empat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besar iurannya adalah 1% per-orang dari gaji. Kemudian untuk besaran iuran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp sebulan. Sama dengan biaya jabatan, karyawan juga berhak mendapatkan biaya pensiun dengan persenan yang sama dengan biaya jabatan PPh 21. Namun dengan biaya maksimal berbeda, hanya sebesar per-bulan. Beberapa komponen lainnya adalah jaminan hari tua yaitu ditanggung perusahaan, 2% ditanggung karyawan. Jaminan pensiun sebesar 2% untuk pemberi kerja dan 1% untuk karyawan serta jaminan kesehatan yang dibayar sebesar 1%. Baca juga Pengaturan Pajak Bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP Komponen penting dalam perhitungan PPh 21 tidak luput dari penghasilan tidak kena pajak yaitu penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK tarif PTKP terbaru tahun 2021 sebagai berikut atau untuk wajib pajak orang pribadi atau untuk wajib pajak yang kawin atau berkeluarga atau untuk wajib pajak orang pribadi yang bersuami dengan gabungan dari penghasilan suami atau tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Baca Juga Panduan Lengkap Penghitungan PPh 21 Karyawan dengan Contoh Soal Bagaimana Rumus Hitung PPh 21 Metode Gross Up PPh 21, Gross, dan Nett? Secara umum ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk menghitung PPh 21 yaitu dengan metode Nett, Gross, dan Gross Up. Sebelum menghitung, ada baiknya melihat lapisan Tarif pajak penghasilan 21 yang dikenakan kepada Wajib pajak. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan dikenakan tarif pajak sebesar 5%, Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas sampai dengan dikenakan tarif sebesar 15%, Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas sampai dengan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Rumus Cara Menghitung Perhitungan PPh 21 Metode Net Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode nett adalah pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah saja. Misalnya, seorang karyawan menerima gaji nett atau gaji bersih sebesar dan tanpa tanggungan dengan status tidak kawin TK/0. Hitung Penghasilan Nett Gaji Nett Biaya Jabatan 5% x Gaji ________________________________________________________ – Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun Hitung Penghasilan Kena Pajak PKP Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak PTKP TK/0 – = Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif 5% x = Hitung PPh 21 Terutang Sebulan 12 = Rumus Cara Menghitung Perhitungan PPh 21 Metode Gross Adalah Berikut Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode gross adalah pemotongan pajak PPh 21 di mana karyawan yang menanggung pajak. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan PTKP TK/0? Hitung Penghasilan Neto Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan = Gaji Biaya Jabatan 5% x Gaji ________________________________________________________ – Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun Hitung Penghasilan Kena Pajak PKP Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak PTKP TK/0 – = Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak Progresif karena lebih dari 5% x = Rp + 15% x = = Hitung PPh 21 Terutang Sebulan 12 = Baca juga Begini Perhitungan PPh 21 THR yang Wajib Dipotong Rumus Cara Menghitung Perhitungan PPh 21 Metode Gross Up Adalah Berikut Menghitung PPh 21 dengan metode Gross Up adalah pemotongan pajak PPh 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Rumus Metode Gross Up PPh 21 ini mungkin adalah sedikit lebih rumit, namun bisa dikerjakan. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak PKP dengan mengikuti formula Lapisan Penghasilan Kena Pajak PKP Lapisan 1 dengan Penghasilan Kena Pajak PKP Rp 0 – PKP setahun – 0 x 5/95 + 0, Lapisan 2 dengan Penghasilan Kena Pajak PKP – PKP setahun – x 15/85 + Lapisan 3 dengan Penghasilan Kena Pajak PKP – PKP setahun – x 25/75 + Lapisan 4 dengan Penghasilan Kena Pajak PKP Lebih dari PKP setahun – x 30/70 + Berikut ini cara menghitungnya dengan gaji per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan PTKP TK/0 Hitung Gaji Pokok Setahun 12 x = Hitung Penghasilan Bersih Setahun Gaji Pokok Setahun – Biaya Jabatan Setahun= Biaya jabatan setahun 12 x 5% x = Penghasilan bersih setahun – = Hitung Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Bersih Setahun – PTKP = – = Karena PKP setahun Rp maka berlaku rumus lapisan kedua untuk mendapatkan Tunjangan Pajak karyawan, yaitu PKP setahun – x 15/85 + = – x 15/85 + = Hitung Tunjangan Pajak Sebulan 12= Setelah itu, masukkan Tunjangan Pajak ke penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21. Hitung Gaji Pokok Gaji Pokok + Tunjangan PPh 21 + = Hitung Penghasilan Bersih Gaji Pokok – Biaya Jabatan = Biaya jabatan 5% x —> – = Hitung Penghasilan Bersih Setahun 12 x = Hitung Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Bersih Setahun – PTKP = – = Hitung Tarif PPh 21 Setahun dengan tarif progresif pajak penghasilan 5% x = 15% x = + = Hitung Tarif PPh 21 Sebulan 12 = Itulah beberapa hal terkait perhitungan PPh 21 dengan berbagai macam metode; gross dan nett. Untuk sejumlah perusahaan, untuk besaran pajak penghasilan tak lepas dari faktor absensi. Dari jumlah absensi kehadiran kerja itulah yang menentukan jumlah gaji yang akan diterima karyawan dan tentu besaran PPh 21 juga mengikuti jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut. Oleh karena itu, faktor absensi sangat penting. Karena itu perusahaan perlu tahu bagaimana membuat atau menggunakan absensi online secara tepat untuk membantu mendata absensi kehadiran karyawan secara terintegrasi, sehingga akan memudahkan perhitungan besaran PPh 21. Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang! Mau lebih praktis? Anda bisa memanfaatkan software payroll atau software HR Talenta yang dilengkapi dengan perhitungan PPh 21 sesuai kebijakan perusahaan Anda. Hitung Pajak Penghasilan Karyawan Lebih Mudah dengan Fitur Payroll Aplikasi HRIS Talenta Talenta merupakan salah satu aplikasi HRIS berupa software HR yang bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin menghitung penggajian secara tepat waktu dan dengan perhitungan yang akurat. Perhitungan metode gross up PPh 21 dengan fitur HRIS Talenta berupa aplikasi payroll jadi lebih mudah. Sehingga, Anda tidak perlu lagi menghitung komponen dalam PPh 21 secara manual. Tentu ini akan bisa permudah pekerjaan dan tugas HRD di perusahaan Anda. Jika tertarik, Anda bisa mencoba software attendance management dari Talenta dengan gratis atau Anda bisa bertanya langsung kepada sales kami. Caranya tinggal klik saja tombol di bawah ini. Pilih coba gratis jika anda ingin mencoba sendiri, atau yang lainnya jika ingin bertanya kepada sales kami dan jadwalkan demo langsung. Tunggu apalagi? Coba gratis sendiri atau jadwalkan demo dengan sales Talenta sekarang! Saya Mau Bertanya Ke Sales Talenta Sekarang! Nah, sekarang anda sudah tahu mengenai metode gross up adalah apa, dan juga bagaimana rumus cara menghitung perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross Up PPh 21, Gross, Nett. Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda yang memerlukannya, dan jangan lupa untuk dibagikan di media sosial.

PenghitunganPPh Pasal 21 bulan September tahun 2019 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut: Gaji sebulan Rp 30.500.000 Biaya Pengurang Biaya jabatan Rp 500.000 Penghasilan neto sebulan Rp 30.500.000 Penghasilan neto disetahunkan (12/5) x Rp 30.000.000 = Rp 72.000.000 PTKP Rp 54.000.000

Pour utiliser la méthode de calcul détaillée, suivez les étapes ci-dessous Étape 1 Calculez l’exemption de base pour la période de paie Divisez l’exemption de base pour l’année 3 500 $ pour 2022 par le nombre période de paie dans l’année n’arrondissez pas au cent près. Consultez le tableau d’exemption de base. Remarque L’expression période de paie désigne la période pour laquelle vous payez une rétribution ou autre rémunération à un employé. Une fois que vous avez établi votre type de période de paie, l’exemption pour la période de paie ne doit pas changer, même durant un congé non payé ou encore lorsque la rémunération payée ne couvre qu’une partie de la période de paie. Étape 2 Calculez le revenu donnant droit à pension total Le revenu donnant droit à pension total est la somme de la rémunération brute de l’employé ainsi que les allocations et avantages imposables qui ouvrent droit à pension que l’employé a reçu durant la période de paie. Étape 3 Déduisez l’exemption de base pour la période de paie du revenu donnant droit à pension total Déduisez l’exemption de base pour la période de paie à l’étape 1 du revenu donnant droit à pension total pour la période à l’étape 2. Étape 4 Calculez le montant des cotisations au RPC Multipliez le résultat à l’étape 3 par le taux de cotisations au RPC pour l’année courante 5,70 % pour 2022. Assurez-vous de ne pas dépasser le maximum des cotisations pour l’année. Le résultat est le montant des cotisations à retenir sur la rémunération de l’employé. Étape 5 Calculez le montant de cotisations au RPC que vous devez verser Comme employeur, vous devez verser un montant égal aux cotisations de l’employé. Multipliez le résultat à l’étape 4 par 2. Exemple Joseph reçoit un salaire hebdomadaire de 500 $ et des avantages imposables de 50 $. Calculez le montant des cotisations au RPC que vous devez verser Étape 1 Calculez l’exemption de base pour la période de paie 3 500 $ ÷ 52 = 67,30 $ n’arrondissez pas au cent près Étape 2 Calculez le revenu donnant droit à pension total 500 $ + 50 $ = 550 $ Étape 3 Déduisez l’exemption de base pour la période de paie du revenu donnant droit à pension total 550 $ – 67,30 $ = 482,70 $ Étape 4 Calculez le montant des cotisations au RPC 482,70 $ × 5,70 % = 27,51 $ Étape 5 Calculez le montant de cotisations au RPC que vous devez verser 27,51 $ × 2 = 55,02 $ Signaler un problème ou une erreur sur cette page Merci de votre aide! Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous. Date de modification 2023-01-05

Berikuttarif pajak PPh 21 berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang-undang (UU) PPh: 1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000, kena 5% 2. Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 kena tarif 15% 3. Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 sebesar 25% 4. Di atas Rp500.000.000, tarif yang dipungut sebesar 30% Bagi setiap karyawan seharusnya perlu memahami cara menghitung PPh 21 yang benar karena hal tersebut berhubungan dengan pendapatan kita. Sebelum mulai mencari tahu bagaimana cara menghitung PPh21, sebelumnya pahami dulu arti atau maksud dari PPh 21 itu sendiri. Dilansir dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak yang satu ini dibebankan kepada setiap karyawan tetap yang mendapatkan gaji dan badan usaha yang sudah mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. PPh 21 ini sifatnya wajib bagi mereka yang sudah mendapatkan penghasilan baik dari sektor formal maupun sektor non formal. Cara menghitung PPh 21 pun berbeda-beda untuk setiap individunya karena penghasilan dan aspek-aspeknya juga berbeda. Perbedaan tersebut mempertimbangkan banyak hal misalnya jumlah tanggungan, risiko pekerjaan, hingga status pernikahan. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai PPh 21 dan bagaimana contoh cara menghitungnya. Pemotongan PPh 21 © Sebelum mengetahui seperti apa cara menghitung PPh 21, akan Glints jelaskan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk pemotongan PPh 21. Dilansir dari DJP, pihak pemotong PPh 21/26 terdiri dari Pemberi kerja Bendahara atau orang yang memegang kas pemerintah Dana pensiun Orang pribadi yang membayar honorarium Penyelenggara kegiatan Sementara itu, untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 antara lain Pegawai Penerima uang pesangon dan pensiun Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, peneliti, dsb Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap Mantan pegawai Wajib Pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dengan ikut serta dalam suatu kegiatan. Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tetap © Cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap perlu diperhatikan berapa besaran tunjangan dan banyaknya jumlah tanggungan. Pasalnya untuk menentukan jumlah PPh maka harus diketahui jumlah penghasilan kotor dan bersih dari setiap karyawan. Berikut ini contoh cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap yang perlu kamu ketahui. Dika adalah seorang karyawan di PT XYZ yang tidak memiliki tanggungan dengan gaji pokok sebesar per bulannya. Di perusahaan tersebut ia mendapatkan jatah uang makan sebesar per bulan. Namun, ia juga tetap harus membayar iuran pensiun sebesar setiap bulannya. Cara mudah menghitung PPh 21 dari Dika adalah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan Gaji pokok x 12 = Uang makan x 12 = Total Pengeluaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP sesuai ketentuan Iuran pensiun x 12 = Total Penghasilan bersih – = Pajak di bawah 50 juta adalah sebesar 5%. Jadi PPh terutang selama setahun adalah 5% x = Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 12 = Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak © Tunjangan merupakan tambahan benefit yang ditawarkan kepada pekerja. Ada berbagai bentuk tunjangan seperti pemakaian kendaraan milik perusahaan. Kemudian, pemberian makan siang dan kudapan untuk di kantor hingga pinjaman kantor dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Cara menghitung PPh 21 pada karyawan dengan tunjangan pajak contohnya sebagai berikut ini Tika adalah seorang karyawan dari PT ABC dengan gaji bersih sebesar sebulan. Saat ini statusnya ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Di PT ABC Tika diberi tunjangan pajak penuh sebesar Namun, ia tiap bulannya juga harus membayarkan iuran pensiun sebesar Cara menghitung PPh 21 dari Tika juga bisa dilakukan dengan menghitung pemasukan dan pengeluarannya terlebih dahulu seperti berikut ini. Pemasukan Gaji pokok x 12 = Total Pengeluaran PTKP sesuai ketentuan Iuran pensiun x 12 = Tunjang pajak Total Penghasilan bersih – = PPh terutang selama setahun adalah 5% x = Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 12 = Demikianlah penjelasan mengenai cara menghitung PPh 21 yang sudah Glints persiapkan untukmu. Selain menggunakan cara manual seperti di atas, kamu juga bisa menggunakan tools penghitungan pajak online yang sudah banyak tersedia saat ini. Nah, selain penjelasan di atas, kamu bisa dapatkan ragam informasi seputar perpajakan yang tak kalah penting di Glints Blog. Tersedia banyak artikel ringkas mengenai tips dan prosedur pelaporan pajak yang sudah Glints siapkan untukmu. Jangan sampai ketinggalan informasi. Yuk, baca kumpulan artikelnya sekarang juga. Gratis! Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 ^{PengertianPPh 21. Melihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.}

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komisaris merupakan orang yang ditunjuk oleh anggota pemegang saham dan sebagainya untuk melakukan suatu tugas, terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perusahaan perseroan, dan sebagainya. Kemudian, terdapat 2 jenis pajak komisaris yaitu Komisaris bukan pegawai tetapKomisaris merangkap sebagai pegawai tetap Baca juga Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Pindah Cabang Komisaris Bukan Pegawai Tetap Penghasilan yang diperoleh komisaris bukan pegawai tetap dapat berupa honorarium imbalan yang bersifat tidak teratur. Atas penghasilan berupa honorarium tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif progresif sebagaimana diatur dalam 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp dikenakan tarif 5%Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp sampai dengan Rp dikenakan tarif 15%Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp sampai dengan Rp dikenakan tarif 25%Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp dikenakan tarif 30% Dimana, dasar pengenaan pajak komisaris bukan pegawai tetap yaitu jumlah kumulatif dari jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama. Contoh Sejak tahun 2015 Tuan A merupakan komisari PT B. Pada Desember 2019 menerima honorarium sebesar Rp Hitung pajak komisaris! Pajak komisaris berupa PPh Pasal 21 yang terutang adalah 5% X Rp 15% X Rp Rp Pajak komisaris berupa PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 satu kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Kelola pajak Anda dengan fitur pada Kelebihan fitur yaitu Mengelola pajak menjadi cepat dan mudahFitur dapat digunakan gratis selamanyaMitra resmi Ditjen Pajak, terdaftar dan diawasi oleh Ditjen Pajak RIMulti-perusahaan, bisa kelola lebih dari satu perusahaan tanpa ganti akunMulti-pengguna, bisa kelola pajak perusahaan bersama-sama sehingga membuat pekerjaan lebih produktif dan efisienTerintegrasi, karena bisa mengurus semua kebutuhan pajak dalam satu aplikasiTerpercaya, sudah bekerjasama dengan institusi konsultan pajak internasional Baca juga Perhitungan PPh 21 Upah Satuan VS Upah Borongan Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris Pajak Komisaris

Berikutdibawah ini langkah-langkah menghitung PPh: Hitunglah gaji bruto dalam setahun (gaji pokok, tunjangan, makan, kesehatan dan lain-lain). Kalkulasikan PTKP sesuai dengan status kekeluargaan. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% (maksimal 6 juta) dan iuran pensiun 5% (maksimal 2,4 juta). Tarif Progresif PPh 21 Terbaru dan Rumus Perhitungannya Bicara soal tarif PPh Pribadi, tentu ini tidak hanya berlaku bagi Wajib Pajak WP Pribadi sebagai karyawan atau pekerja bebas dan sejenisnya, tapi juga mencakup WP Pribadi yang berstatus memiliki penghasilan dari selain gaji alias sebagai pengusaha. Baik karyawan, pekerja bebas atau orang pribadi pengusaha dan semacamnya, sama-sama memiliki komponen perhitungan tarif dan bracket PPh 21 Orang Pribadi yang sama. Omong-omong soal Pajak Penghasilan Pribadi yang kaitannya dengan tarif PPh Pribadi dalam RUU HPP adalah berapa persen, pembahasan di sini akan lebih ditekankan PPh Pasal 21 Karyawan. Karena PPh 21 Karyawan dipungut oleh Wajib Pajak Badan atau Perusahaan. WP Badan atau Perusahaan memotong PPh 21 dari gaji karyawan setiap bulannya. Kemudian perusahaan wajib membayar atau menyetorkan pemungutan pajak PPh 21 atas gaji karyawan tersebut ke kas negara. Dalam mengelola suatu badan atau perusahaan, karyawan memiliki peran penting untuk membantu memajukan bisnis yang Sobat Klikpajak kelola. Oleh karena itu semua hal terkait kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan serta aspek perpajakannya wajib untuk diperhatikan. Agar pengelolaan pajak perusahaan seperti menghitung, bayar PPh 21 karyawan dan melaporkan Surat Pemberitahuan SPT PPh Badan lebih mudah, gunakan aplikasi pajak online yang terintegrasi dari Terus simak ulasan dari Mekari Klikpajak mengenai perubahan tarif PPh 21 atau tarif PPh Pribadi terbaru dan layer pajak penghasilan pribadi atau tarif progresif PPh 21 dalam RUU HPP yang disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 untuk menjadi undang-undang maksimal 30 hari pasca pengesahan di bawah ini. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Tentang PPh Pribadi dan Tarif Pajak Progresif PPh 21 Berapa Persen Besarnya Pada dasarnya PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar luar negeri. Sedangkan PPh Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek PPh Pribadi adalah bisa terdiri dari beberapa kategori, yakni Wajib pajak pribadi pekerja formal atau karyawan/pegawai Wajib pajak pribadi pekerja bebas Wajib pajak pribadi sebagai pekerja sekaligus pengusaha Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha Bagaimana dengan PPh Pasal 21? Ilustrasi perhitungan penghasilan yang dikenakan tarif PPh 21 berapa persen. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak di dalam negeri. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual, atau dengan bantuan aplikasi seperti Talenta HRIS yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan. Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21, juga berapa persen yang akan dikenakan sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, seperti Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final Penghasilan Lainnya PPh 21 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! a. Undang-Undang PPh Pasal 21 Yang Mengatur Berapa Persen Besarnya Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh Pasal 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/ tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/ tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/ tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU Cipta Kerja Dasar hukum PPh Pribadi diatur dalam RUU HPP yang sudah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang perpajakan. Ilustrasi ketentuan tarif PPh 21 berapa persen dan perhitungan PPh pasal 21 b. Wajib Pajak PPh Pribadi Peraturan Pajak Pasal 21 Wajib Pajak atas PPh Pribadi Pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud kategori bukan pegawai adalah sebagai berikut Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah. Peneliti, pengarang, dan penerjemah. Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan. Petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level marketing, petugas penjaja barang dagangan. Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga,ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya. Peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Mantan pegawai. Baca juga tentang regulasi perpajakan terbaru dalam RUU HPP tentang Tarif PPN Naik Jadi 11% & 12% di RUU HPP. Kapan Mulai Berlaku? Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! c. Objek Pajak PPh Pribadi Pasal 21 Apa saja objek PPh Pribadi Pasal 21? Tidak semua objek penghasilan dipotong PPh 21. Berikut adalah objek PPh Pasal 21 dan objek penghasilan yang tidak dipotong PPh 21 berapa persen sebagaimana diatur dalam UU PPh 1. Penghasilan yang Dipotong PPh Pribadi Pasal 21 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Baca Juga  Aturan Pajak Karyawan Magang dan Cara Menghitung Pajak Pegawai Magang Ilustrasi perhitungan gaji yang dikenakan tarif pajak progresif PPh 21 sebesar berapa persen. 2. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf l UU PPh. d. Tarif PPh 21 atau Pribadi Terbaru di RUU HPP Berapa Persen? Tarif pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Sobat Klikpajak harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran Penghasilan Kena Pajak PKP PPh Pasal 21 yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghasilan Kena Pajak PPh Pribadi Pasal 21 ini nantinya akan dikalikan dengan tarif progresif PPh Orang Pribadi PPh 21 untuk mengetahui besar Pajak Penghasilannya. Seperti yang sudah disinggung di atas, tarif PPh Pribadi atau PPh 21 bertambah satu lapis dan layer penghasilan yang dikenakan PPh Pribadi juga mengalami perubahan. 1. Penghasilan Kena Pajak PKP Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan. 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut DJP, Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Singkatnya pph 21 yang dikenakan berapa persen nilainya setelah dikurangi PTKP ini. Seperti diketahui, besar PTKP dapat berubah sewaktu-waktu melalui peraturan pelaksana perundang-undangan perpajakan. Perubahan besar PTKP terakhir kali pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK. 010/2016. Berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari dan tambahan besar PTKP yang disesuaikan dengan status WP. Dalam UU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni per tahun / Rp4,5 juta per bulan untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi lajang tanpa tanggungan. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Tambahan Rp4. untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Juga ada dalam RUU HPP, ketahui Tax Amnesty Jilid 2 Dibuka, Begini Cara Isi Formulir Amnesti Pajak 3. Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21 Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi berapa persen untuk mengetahui besaran PPh Terutang adalah sebagai berikut Lapisan Tarif Rentang Penghasilan UU PPh Tarif Rentang Penghasilan RUU HPP Tarif I 0 – Rp50 juta 5% 0 – Rp60 juta 5% II >Rp50-250 juta 15% >Rp60 – 250 juta 15% III >Rp250-500 juta 25% >Rp250 – 500 juta 25% IV >Rp500 juta 30% >Rp500 juta – 5 miliar 30% V – – >Rp5 miliar 35% Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar dua kali lipat lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Rumus Cara Perhitungan PPh 21 Pribadi Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan ​yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh Pribadi atau PPh 21 yang punya NPWP berapa persen sesuai bracket penghasilan kena pajak dalam RUU HPP sebagai berikut PPh 21 = Tarif PPh Pribadi x Penghasilan Kena Pajak Contoh Penghasilan Kena Pajak sebesar dan memiliki NPWP. Maka perhitungan PPh Pribadi yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% x = 15% x = + Jumlah PPh 21 Terutang = Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan mengalikan 120% dengan tarif PPh Pribadi dan layer penghasilan kena pajak dalam RUU HPP, yaitu PPh 21 yang harus dibayar = Tarif PPh Pribadi x 120% x Penghasilan Kena Pajak Contoh Penghasilan Kena Pajak sebesar tapi tidak punya NPWP. Maka perhitungan PPh Pribadi yang harus dipotong bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah 5% x 120 x = 15% x 120 x = + Jumlah PPh 21 Terutang = a. Contoh Perhitungan yang Bikin Bayar PPh 21 Pribadi Jadi Lebih Rendah karena RUU HPP Karena ada penambahan bracket atau layer penghasilan kena pajak atas PPh Pribadi dalam RUU HPP, yakni dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta yang dikenakan tarif pajak progresif PPh Orang Pribadi terkecil, maka akan membuat PPh Pribadi Pasal 21 pajak yang dibayarkan jadi lebih rendah jika menggunakan tarif PPh 21 sesuai RUU HPP dibanding jika menggunakan ketentuan tarif PPh Pribadi dalam UU PPh. Agar lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi perhitungan PPh Pribadi sesuai dengan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi yang sesuai RUU HPP berikut ini Pak Kelik seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT AAA pada bulan Januari 2021 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak. Gaji pokok Pak Kelik sebesar per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2021 dari perusahaan sebagai berikut 1. Tunjangan Lembur = 2. Tunjangan Komunikasi = 3. Tunjangan Transportasi = Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan 4% dan oleh Karyawan 1% Jaminan Kecelakaan Kerja JKK oleh Perusahaan 0,24% Jaminan Kematian JKM ditanggung Perusahaan 0,3% Jaminan Hari Tua JHT oleh Perusahaan 3,7% dan ditanggung Karyawan 2% Jaminan Pensiun ditanggung Perusahaan 2% dan oleh Karyawan 1% Maka perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 sesuai tarif PPh 21 terbaru dalam RUU HPP adalah sebagai berikut Januari 2021 – Gaji Pokok = – Tunjangan Lembur = – Tunjangan Komunikasi = – Tunjangan Transportasi = + Penghasilan dari pemberi kerja = Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja – Jaminan Kesehatan 4% = – JKK 0,24% = – JKM 0,3% = – JHT 3,7% = – Jaminan Pensiun 2% = + Penghasilan Bruto Per Bulan = Pengurang – Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto Maksimal = – Jaminan Kesehatan 1% = – JHT 2% = – Jaminan Pensiun 1% = - Penghasilan Neto Per Bulan = Penghasilan Neto Per Tahun – x 12 bulan = PTKP K/2 = - Penghasilan Kena Pajak = PPh Terutang – 5% x = – 15% x = + PPh Terutang setahun = PPh Terutang Januari 2021 = / 12 bulan =   Jadi, PPh Pribadi atau PPh 21 yang harus dipotong oleh PT AAA pada bulan Januari 2021 atas gaji karyawan bernama Pak Kelik berdasarkan tarif PPh 21 dalam RUU HPP adalah sebesar Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! b. Contoh Hitungan Bayar PPh Pribadi jadi Lebih Tinggi jika dengan UU PPh Sementara itu, jika masih menggunakan perhitungan tarif PPh Pribadi Pasal 21 sesuai UU PPh sebelumnya dengan bracket PPh Orang Pribadi untuk tarif 5% buat penghasilan kena pajak sebesar Rp50 juta, maka perhitungan PPh 21 dari ilustrasi yang sama dengan contoh di atas akan menunjukkan penggunaan tarif PPh Pribadi berdasarkan UU PPh akan membuat pengenaan PPh dari gaji yang diterima Pak Kelik lebih besar dibanding tarif PPh 21 terbaru dalam RUU HPP tersebut. Masih menggunakan ilustrasi data wajib pajak pribadi di atas, berikut contoh bukti bahwa perhitungan tarif PPh Pribadi berdasarkan UU PPh justru membuat pembayaran PPh 21 jadi lebih besar ketimbang tarif PPh Pribadi dalam RUU HPP. Begini perhitungan PPh 21 Pak Kelik ketika masih menggunakan tarif PPh Pribadi dan bracket pajak penghasilan orang pribadi sesuai UU PPh Januari 2021 – Gaji Pokok = – Tunjangan Lembur = – Tunjangan Komunikasi = – Tunjangan Transportasi = + Penghasilan dari pemberi kerja = Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja – Jaminan Kesehatan 4% = – JKK 0,24% = – JKM 0,3% = – JHT 3,7% = – Jaminan Pensiun 2% = + Penghasilan Bruto Per Bulan = Pengurang – Biaya Jabatan 5% x Penghasian Bruto Maksimal = – Jaminan Kesehatan 1% = – JHT 2% = – Jaminan Pensiun 1% = - Penghasilan Neto Per Bulan = Penghasilan Neto Per Tahun – x 12 bulan = PTKP K/2 = - Penghasilan Kena Pajak = PPh Terutang – 5% x = – 15% x = + PPh Terutang setahun = PPh Terutang Januari 2021 = / 12 bulan =   Jadi, PPh Pribadi atau PPh 21 yang harus dipotong oleh PT AAA pada bulan Januari 2021 atas gaji karyawan bernama Pak Kelik berdasarkan tarif PPh 21 dalam UU PPh adalah sebesar Dengan ilustrasi perhitungan PPh 21 di atas, dari besar gaji yang sama tapi menggunakan perhitungan berdasarkan peraturan yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Dari contoh perhitungan di atas menunjukkan, perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh lebih tinggi dibanding perhitungan PPh Pribadi berdasarkan ketentuan pada UU HPP. Jika berdasarkan perhitungan sesuai UU HPP, Pak Kelik dikenakan PPh 21 atas gaji di bulan Januari sebesar sedangkan perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh, PPh 21 atas gaji Pak Kelik yang dipotong PT AAA sebesar Tentu saja yang perlu diperhatikan, perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 yang menggunakan peraturan berdasarkan UU HPP jadi lebih kecil dibanding jika perhitungan sesuai UU PPh ini, terjadi ketika jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar lebih dari batas nominal yang dikalikan dengan bracket terendah 5% dan satu tingkat di atasnya 15%. Namun jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari bracket terendah yang dikalikan dengan tarif progresif terkecil 5%, maka besar PPh Pribadi ini hasilnya tidak ada perubahan antara perhitungan berdasarkan UU PPH dan UU PPh. Tahukah? Kini bayar/setor Pajak Pertambahan Terutang makin praktis! Temukan di sini Cara Bayar PPN Terutang Melalui Halaman SPT Masa PPN c. Contoh Perhitungan Bayar PPh Pribadi Tidak Berubah antara UU PPh dan UU HPP Begini contohnya; Pak Kelik seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT AAA pada bulan Januari 2021 dengan status lajang. Gaji pokok Pak Kelik sebesar per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2021 dari perusahaan sebagai berikut 1. Tunjangan Lembur = 2. Tunjangan Komunikasi = 3. Tunjangan Transportasi = Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang ditanggung Perusahaan 4% dan oleh Karyawan 1% Jaminan Kecelakaan Kerja JKK oleh Perusahaan 0,24% Jaminan Kematian JKM ditanggung Perusahaan 0,3% Jaminan Hari Tua JHT oleh Perusahaan 3,7% dan ditanggung Karyawan 2% Jaminan Pensiun ditanggung Perusahaan 2% dan oleh Karyawan 1% Begini perhitungan untuk Pak Kelik ketika masih menggunakan tarif PPh 21 Pribadi dan bracket pajak penghasilan orang pribadi sesuai UU PPh Januari 2021 – Gaji Pokok = – Tunjangan Lembur = – Tunjangan Komunikasi = – Tunjangan Transportasi = + Penghasilan yang diberikan pemberi kerja = Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja – Jaminan Kesehatan 4% = – JKK 0,24% = – JKM 0,3% = – JHT 3,7% = – Jaminan Pensiun 2% = + Penghasilan Bruto Per Bulan = Pengurang – Biaya Jabatan 5% x Penghasian Bruto = – Jaminan Kesehatan 1% = – JHT 2% = – Jaminan Pensiun 1% = - Penghasilan Neto Per Bulan = Penghasilan Neto Per Tahun – x 12 bulan = PTKP K/0 = - Penghasilan Kena Pajak = PPh Terutang – 5% x = PPh Terutang setahun = PPh Terutang Januari 2021 = / 12 bulan =   Jadi, PPh Pribadi atau PPh 21 yang harus dipotong oleh PT AAA pada bulan Januari 2021 atas gaji karyawan bernama Pak Kelik berdasarkan tarif PPh 21 dalam UU PPh adalah sebesar Bagaimana penghitungan tarif jika menggunakan perhitungan PPh 21 pribadi berdasarkan UU HPP? Masih berdasarkan data yang sama dengan di atas, begini perhitungan untuk Pak Kelik ketika masih menggunakan tarif PPh 21 Pribadi dan bracket pajak penghasilan orang pribadi sesuai UU HPP Januari 2021 – Gaji Pokok = – Tunjangan Lembur = – Tunjangan Komunikasi = – Tunjangan Transportasi = + Penghasilan dari pemberi kerja = Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja – Jaminan Kesehatan 4% = – JKK 0,24% = – JKM 0,3% = – JHT 3,7% = – Jaminan Pensiun 2% = + Penghasilan Bruto Per Bulan = Pengurang – Biaya Jabatan 5% x Penghasian Bruto = – Jaminan Kesehatan 1% = – JHT 2% = – Jaminan Pensiun 1% = - Penghasilan Neto Per Bulan = Penghasilan Neto Per Tahun – x 12 bulan = PTKP K/0 = - Penghasilan Kena Pajak = PPh Terutang – 5% x = PPh Terutang setahun = PPh Terutang Januari 2021 = / 12 bulan =   Jadi, PPh Pribadi atau PPh 21 yang harus dipotong oleh PT AAA pada bulan Januari 2021 atas gaji karyawan bernama Pak Kelik berdasarkan tarif PPh 21 dalam UU HPP adalah sebesar Dari contoh perhitungan di atas menunjukkan pajak yang harus dibayar Pak Kelik dari gaji bulan Januari 2021 ketika menggunakan skema perhitungan berdasarkan UU PPh adalah Begitu juga ketika menggunakan perhitungan sesuai UU HPP, pajak yang harus dipotong PT AAA dari gaji Pak Kelik pada Januari 2021 tersebut sebesar Kesimpulan dari contoh perhitungan PPh Pribadi dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang masih di bawah batas layer pajak penghasilan orang pribadi, baik dalam UU HPP maupun UU PPh, maka tidak ada perbedaan jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan pekerja atau yang dipungut perusahaan tersebut. Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Pribadi Berdasarkan UU PPh vs UU HPP Agar lebih mudah melihat perbandingan PPh Pribadi yang dibayarkan berdasarkan perhitungan antara tarif PPh 21 dalam UU PPh dengan UU HPP, perhatikan tabel berikut ini *Ilustrasi tabel via dokumentasi DJP Kementerian Keuangan Cara Lapor Pajak Penghasilan Pasal 21 & Setor SPT PPh Kurang Bayar Bagi karyawan yang dipotong PPh Pribadi atau PPh 21 oleh perusahaan yang memberikan gaji, pelaporan SPT Tahunan dilakukan setiap tahunnya paling lambat 31 Maret untuk Tahun Pajak sebelumnya. Sementara itu, bagi perusahaan yang telah memungut/memotong PPh 21 atas gaji yang diberikan pada karyawan, wajib menyetorkan PPh 21 Terutang ke kas negara dan melaporkan pemungutan PPh Pasal 21 tersebut bersama perpajakan lainnya pada saat menyampaikan SPT Tahunan Badan setiap tahunnya paling lambat 30 April untuk Tahun Pajak sebelumnya. Cara lapor SPT Tahunan Badan online sangat mudah, begini persiapan dan proses Cara Laporan SPT Tahunan Badan Online di e-SPT Klikpajak. Jika mengalami kurang bayar pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, langsung saja setorkan PPh Kurang Bayar di e-Billing tanpa keluar platform. Sobat Klikpajak dapat membayarkan PPh Kurang Bayar langsung melalui virtual account bank setelah selesai membuat Kode Billing di platform yang sama. Bayar SPT PPh Kurang Bayar pun sangat mudah dan cepat! Ikuti di sini langkah-langkah Cara Bayar Pajak Online di e-Billing Klikpajak. Kelola Pajak jadi Lebih Mudah & Cepat dengan Mekari Klikpajak Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga untuk urusan perpajakan? Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak. “Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh download dan memasang install aplikasi terlebih dahulu. Jadi, membuat Faktur Pajak elektronik pun tak perlu ribet install atau donwload dan update e-Faktur terlebih dahulu. Cukup miliki akun Klikpajak, beragam fitur kelola pajak bisnis jadi lebih mudah dan praktis! Sudah punya Akun Klikpajak? Langsung saja gunakan fiturnya untuk mengurus perpajakan perusahaan yang efektif. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! wkUO.

t935xqqjg5.pages.dev/960

t935xqqjg5.pages.dev/830

t935xqqjg5.pages.dev/382

t935xqqjg5.pages.dev/134

t935xqqjg5.pages.dev/137

t935xqqjg5.pages.dev/30

t935xqqjg5.pages.dev/878

t935xqqjg5.pages.dev/577

t935xqqjg5.pages.dev/486

t935xqqjg5.pages.dev/171

t935xqqjg5.pages.dev/541

t935xqqjg5.pages.dev/761

t935xqqjg5.pages.dev/470

t935xqqjg5.pages.dev/519

t935xqqjg5.pages.dev/404

perhitungan pph 21 honorarium komisaris