Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2] Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3] pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.[4]Pancasila Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: पञ्च " pañca " berarti lima dan शीला " śīla " berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan Jakarta - Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi siswa dalam melakukan berbagai hal, seperti mengambil keputusan bersama. Adapun, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan berikut keputusan bersama merupakan salah satu pengamalan Pancasila pada sila ke-4. Adapun, sila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, pengamalan Pancasila dalam bentuk butir-butir kehidupan bernegara awalnya diatur melalui Ketetapan MPR kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR butir pengamalan sila ke-4 Pancasila1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan Pengambilan Keputusan BersamaBerdasarkan beberapa pengamalan di atas, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan musyawarah. Dengan begitu, keputusan bisa mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V oleh Dyah Sriwilujeng, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Oleh karenanya, pendapat setiap orang perlu dilakukan dengan saling bertukar pendapat terhadap suatu topik permasalahan. Dalam musyawarah, akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang pendapat dalam musyawarah senantiasa dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yakni dengan memperhatikan tata kesopanan saat musyawarah. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapai lah satu keputusan. Keputusan dalam musyawarah bukan berdasar atas suara terbanyak atau paksaan dari pihak tertentu, melainkan karena adalah disetujuinya suatu pendapat oleh semua pihak dalam musyawarah tanpa suatu paksaan. Mufakat harus memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan. Hasil musyawarah akan menjadi kesepakatan bersama jika peserta di dalamnya bersedia dan mematuhi mufakat yang telah jangan lupa pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan musyawarah ya, detikers! Simak Video "Pidato Berapi-api ke Relawan, Jokowi Dinilai Mau Jadi King Maker" [GambasVideo 20detik] kri/pay
10butir pengamalan sila ke-4 Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.
Gili Argenti Politik Saturday, 10 Jun 2023, 1635 WIB sumber Politik berasal dari bahasa Yunani kuno berarti cara mencapai kehidupan lebih baik, menurut Arisoteles, seorang filsuf yang hidup lima abad sebelum masehi, menyatakan politik menjadi salah satu Ikhtiar umat manusia mendapatkan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Melalui politik manusia memperoleh jaminan untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara, artinya makna politik memiliki spirit keagungan dan kemuliaan dalam hidup manusia. Asumsi Artistoteles tentang keluhuran politik dibangun dari praksis kehidupan demokrasi negara kota Athena ketika dibawah kekuasaan Pericles 495 – 429 SM yang mencapai puncak kejayaan peradaban umat manusia ketika itu. Praksis politik mampu menghadirkan karakteristik pemerintahan berdimensi partisipasi masyarakat secara terbuka, kemudian menjamin kesetaraan hukum, serta penghargaan pada keragaman, dan pluralisme ditengah-tengah masyarakat. Tetapi terdapat sebagian masyarakat menilai politik dalam pandangan kurang baik, makna politik kerap dihubungkan perilaku tidak bermoral, penuh intrik, dan korup. Tentu kita tidak bisa menyalahkan asumsi masyarakat itu, memandang aktifitas politik dengan kaca mata kecurigaan, politik semata-mata demi kepentingan kekuasaan elit. Asumsi buruk pada politik tersebut tidak dibangun tiba-tiba, masyarakat melihatnya dari banyak kasus korupsi yang menjerat para elit politik, sehingga kecurigaan pada politik memang masuk akal. Dari adanya dua persepsi itu kita bisa menarik benang merah, bahwa politik merupakan alat bersifat “netral”, sangat tergantung dari siapa sang pemegang kekuasaan. Seorang penguasa bisa menjadikan politik berdampak kebaikan dengan membawa masyarakat menjadi sejahtera, atau menjadikan politik alat mengeruk keuntungan diri dan kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lebih besar. Disinilah peran penting ideologi dalam berpolitik, sehingga setiap aktor politik memiliki panduan serta navigasi arah yang jelas. Dengan adanya ideologi maka praksis berpolitik memiliki nilai moralitas dan idealisme, sehingga tidak terjabak kepada pusaran pragmatisme politik jangka pendek. Ideologi secara sederhana diartikan pandangan hidup manusia yang memiliki dua dimensi, yaitu 1 masyarakat ideal yang dicita-citakan, dan 2 cara untuk meraih masyarakat ideal tersebut. Setiap negara dan bangsa di dunia memiliki ideologi politiknya masing-masing, terkadang satu ideologi dengan ideologi lain memilki perbedaan dikotomis saling menegasikan, tetapi disisi lain tidak jarang bertemu sintesis pada titik persamaan. Indonesia sendiri memiliki kesepakatan bersama, bahwa pancasila merupakan ideologi dalam berbangsa dan bernegara, yang memiliki karakteristik khas sesuai kepribadian bangsa. Terdapat lima karakterisitik nilai subtansi dimiliki pancasila, yaitu 1 nilai religiusitas, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai konsensus nasional, 4 musyawarah, dan 5 keadilan. Politik pancasila memiliki karakter religius, sesuai bunyi sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi ketuhanan dalam pancasila bersifat determinan, artinya semua praktek berpolitik dari penguasa, anggota legislatif, dan masyarakat harus berlandaskan nilai keagamaan, dimaksud berlandaskan keagamaan, menjadikan subtansi agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan menjadi dasar etika kekuasaan ketika politik dijalankan. Kalau semua aktor politik menjadikan nilai subtansi beragama, sebagai rujukan dan tujuan, dipastikan praksis politik akan mendatangkan kebaikan, sebab semua orang menjadikan agama sebagai sandaran hidup ketika beraktifitas politik. Kemudian politik pancasila tidak boleh membiarkan tercerabutnya kemanusiaan, negara harus memberikan jaminan tegaknya hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa kecuali, tidak melakukan perbedaan atau segregasi atas suku, ras, etnik, serta agama. Semua mendapat perlakuan sama dan setara. Prinsip ini sesuai bunyi sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berikutnya keragaman dimiliki bangsa Indonesia merupakan takdir sejarah, bisa menjadi potensi sekaligus ancaman, kegagalan dalam mengelola kemajemukan akan pemicu kerusakan serta kehancuran. Sila ketiga pancasila Persatuan Indonesia memberikan tuntutan, bahwa persatuan harus dikedepankan, perasaan senasib sepenagungan tiga abad kolonialisme menjadi spirit mempersatukan. Perbedaan pilihan ketika kontestasi elektoral bukan penghalang untuk terus memupuk persaudaraan, sebab berbeda pilihan politik dalam atmosfer demokrasi suatu kewajaran hidup di alam keterbukaan. Selanjutnya sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan merupakan antitesis dari demokrasi mayoritas, bahwa standar menetapkan keputusan politik tidak berdasar suara terbanyak, tetapi melalui proses dialogis menyerap semua aspirasi dari berbagai kelompok di masyarakat, musyawarah harus menjadi jalan ideal ditempuh dalam praksis berpolitik. Musyawarah tentunya membutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan kecerdasan. Kesabaran mendengarkan pendapat orang lain, kedewasaan menerima pendapat orang lain lebih kuat secara argumentasi dan rasionalitas. Dan, kecerdasan menyampaikan argumentasi ketika diruang publik, serta menyakinkan orang lain, bahwa argumentasi kita miliki didukung rasionalitas. Terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya sumber kekayaan alam menyangkut harkat hidup orang banyak, harus dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Hasil kekayaan alam dikelola negara kemudian didistribusikan secara adil kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk 1 pelayanan prima dari pemerintah, 2 subsidi bagi masyarakat kurang mampu, 3 masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, 4 terbebas dari kemiskinan. Politik pancasila secara konseptual merupakan sistem politik ideal, yang memiliki konsepsi yang dibutuhkan masyarakat, tantangan kedepan bagaimana spirit kelima sila pancasila ini harus seutuhnya menjadi pijakan berpolitik di Indonesia. Ia tidak berhenti ditataran konseptual serta wacana tetapi dipraktekan secara nyata oleh partai politik, anggota legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Sudah seharusnya semua komponen bangsa menjadikan spirit pancasila sebagai rujukan untuk mewujudkan wajah politik di Indonesia yang mencerminakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai landasan utama berpolitik. Gili Argenti, Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang UNSIKA, Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Karawang. politikpancasila demokrasipancasila giliargenti Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik
Demokrasimemiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan. Dalam kehidupan masyarakat, musyawarah adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil suatu keputusan dalam kelompok. Setiap individu yang terlibat dalam musyawarah memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda, untuk itulah musyawarah diperlukan sebagai upaya agar tercapai jalan tengah. Musyawarah pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mencapai kesepahaman atau kesepakatan antara berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber sebagai Pengamalan Sila Keempat PancasilaBerikut ini adalah penjelasan mengenai musyawarah berdasarkan buku Musyawarah untuk Mufakat oleh Yudi Suparyanto terbit digitall 2018 hlm 3, 17Sila keempat Pancasila mengandung makna sebagai berikutKerakyatan Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang memiliki arti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Prinsip kerakyatan berarti pengakuan kekuasaan tertinggi berada di tangan Kebijaksanaan Suatu sikap yang didasari atau dilandasi pemikiran sehat dengan mempertimbangkan kepentingan Suatu tata cara yang biasanya dilaksanakan bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, para pihak bebas dalam mengemukakan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak yang mendasar bagi manusia. Dengan berpendapat, seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian mendasarnya hak berpendapat ini sehingga tidak seorang pun boleh mencabutnya. Musyawarah harus dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan musywarah harus diperhatikan hal-hal seperti berikut iniPersoalan yang akan dibahas menyangkut kepentingan bersama. Peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran, dan menyampaikan saran dan kritik yang membangun dengan tetap memerhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang peserta musyawarah mampu menghargai pendapat orang sikap tenggang rasa antar peserta memaksakan kehendak pada peserta musyawarah lain. Menciptakan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Penerapan musyawarah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan contohnya adalah musyawarah warga sekitar rumah, seperti musyawarah RT, RW, atau Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber penjelasan mengenai musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan mengenai musyawarah. IND
Sistemdemokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang cara pandangnya terkandung dalam Pancasila. Karena itu setiap asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.Demokrasi hampir bisa dikatakan semua orang mengetahui artinya. Yaitu sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat, di mana pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bukan pemerintahan yang berdasarkan keturunan, keilmuwan, dan sebagainya. Sistem politik demokrasi ini dengan cara berbeda, banyak di anut oleh negara-negara di dunia. Salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang demokrasi adalah pemilihan pemimpin dan mengatasi segala masalah dengan cara yang dimaksud sikap demokratis adalah segala sesuatu atau sikap yang mencerminkan demokrasi. Sehingga yang dimaksud dengan sikap ini mencerminkan proses melaksanakan perilaku budaya demokrasi. Sikap demokratis yang paling dapat terlihat adalah dalam musyawarah. Di mana pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dari lingkungan terkecil hingga lembaga Sikap Masyarakat Dalam MusyawarahSikap demokratis juga dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang negaranya mempunyai sistem demokrasi. Dan sesuai dengan pedoman hidup Bangsa Indonesia, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang mempunyai ciri khas yaitu musyawarah untuk mufakat. Demokrasi yang demikian hanya ada di demokratis dalam musyawarah sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga sesuai dengan proses musyawarah. Yaitu sikap demokratis ketika merencanakan musyawarah, sikap demokratis ketika musyawarah berlangsung, dan sikap demokratis ketika musyawarah sudah mendapatkan hasil. Berdasarkan hal tersebut maka artikel kali ini akan membahas beberapa sikap demokratis dalam musyawarah untuk mufakat di Indonesia. Sikap yang terangkum mulai dari perencanaan hingga musyawarah sudah selesai, sebagai berikutBekerja SamaSikap bekerja sama harus dimiliki sejak awal oleh semua peserta musyawarah. Bahkan, bagi penyelenggara atau panitia musyawarah, sikap ini sudah mulai dijalin sejak perencanaan musyawarah. Perencanaan musyawarah yang meliputi administratif, perijinan pelaksanaan, waktu, dan tempat juga perlu dimusyawarahkan tersendiri di luar agenda musyawarah yang ada. Kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu akan membuat pribadi menjadi lebih MenghormatiSikap demokratis kedua adalah saling menghormati. Sikap ini harus dimiliki oleh panitia musyawarah yang merencanakan musyawarah dan peserta musyawarah. Saling menghormati tidak melihat perbedaan usia, jenis kelamin, pangkat, harta, agama, dan sebagainya. Dengan sikap saling menghormati maka musyawarah sejak awal akan berjalan Pendapat Orang LainSeluruh peserta musyawarah, panitia, termasuk ketua musyawarah saling menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai berarti mendengar semua masukan yang ada. Mempersilakan semua peserta dan semua anggota untuk menyampaikan pendapatnya, dicatat bersama untuk kemudian dipertimbangkan sebagai hasil musyawarah. Pada kondisi ini, peran semua peserta sama. Tidak dipilih-pilih mana peserta yang boleh menyampaikan Bersikap SeenaknyaDi dalam musyawarah tentu ada aturan. Setiap lembaga yang mengadakan mempunyai aturan tersendiri yang diharapkan dipatuhi oleh seluruh anggota. Oleh karena itu, dalam musyawarah tidak boleh bersikap seenaknya. Sikap seenaknya membuat suasana musyawarah tidak kondusif. Contohnya saja, peserta musyawarah yang berbicara degan siapa saja tanpa diminta. Dia tidak akan mendengar dan memperhatikan jalannya rapat. Bahkan akan mengganggu kenyamanan sesama Bersikap Acuh Tak AcuhSikap demokratis yang selanjutnya adalah tidak bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang lain atau egois. Semua peserta musyawarah harus mempunyai sikap peduli. Peduli terhadap apa yang dimusyawarahkan. Peduli terhadap lancarnya penyelenggaraan musyawarah karena untuk kepentingan bersama dan peduli dengan hasil musyawarah. Termasuk di dalamnya adalah peduli dengan berbagai pendapat orang lain. Tidak menganggap hanya pendapat dirinya yang harus memaksakan Kehendak Kepada Orang LainSetiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda-beda tentang suatu masalah. Oleh karena itu dalam musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Sikap memaksakan kehendak akan membuat hasil rapat bukan keputusan bersama dan orang lain terpaksa melakukannya. Hasil rapat menjadi tidak dapat Pendapat Dan Mendebat dengan Cara yang BaikSaat menyampaikan pendapat, memberi kritik, mendebat pendapat orang lain atau memberi sanggahan harus disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik, antara lain dengan bahasa sopan, tidak berteriak, jelas, tidak menyinggug salah satu pihak, dan tidak disertai emosi. Penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara yang tidak baik dan menyinggung orang lain akan membuat suasana menjadi emosi dan memancing keributan terjadi dalam musyawarah. Cara mengemukakan pendapat haruslah sesuai dengan undang-undang yang Keputusan MusyawarahJalannya musyawarah adalah inti dari musyawarah yang sudah direncanakan. Musyawarah untuk mufakat tercapai jika semua pihak sudah sepakat dengan hal tertentu tanpa pemungutan suara terbanyak dulu. Jika tidak berhasil maka dilakukan voting. Apapun hasil musyawarah, semua komponen harus menerima. Meskipun diri menganggap hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginannyaMelaksanakan Keputusan dengan Bertanggung JawabDalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan. Keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting hanya dilakukan jika mufakat tidak dapat dilaksanakan. Apapun cara pengambilan keputusan, seluruh peserta musyawarah bertanggung jawab kepada dirinya, kepada lingkungan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bertanggung jawab, maka semua wajib melaksanakan hasil keputusan. Meskipun hasil keputusan tersebut bukan bersebrangan dengan DadaLapang dada merupakan bagian dari sikap demokratis. Sikap lapang dada dalam musyawarah adalah sikap lapang dada menerima segala sanggahan dan kritikan dari orang lain. Ini penting karena dalam musyawarah setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Lapang dada dapat juga berarti menerima semua hasil keputusan musyawarah tanpa ada rasa benci. Jika perlu, jika termasuk pihak yang kalah dalam musyawarah, harus memberi ucapan selamat kepada yang SombongPihak yang pendapatnya dijadikan hasil musyawarah atau pihak yang menang, tidak boleh mempunyai sikap sombong. Sikap sombong akan menuai perselisihan di musyawarah dan menghambat pelaksanaan hasil RakyatMusyawawarah yang diselenggarakan pemerintah dari yang terkecil, misalnya tingkat RT dan RW harus memegang teguh aspirasi dan amanah rakyat. Pendapat yang dikemukakan haruslah pendapat demi kemajuan bersama dan benar-benar berpihak pada rakyat. Manfaat musyawarah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan demokratis dalam musyawarah harus dilaksanakan dengan memegang teguh rasa nasionalisme. Memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Mengimplementasikan semua pokok pikiran pembukaan UUD dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, masyarakat sejahtera yang dicita-citakan sesuai tujuan pembangunan nasional akan tercapai.MKlDQ.
dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus
